Kapal Kayu dan ‘Senjata Makan Tuan’ TNI AL

Masih dalam hangat-hangatnya peristiwa eksekusi penenggelaman tiga kapal asing Vietnam oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pada hari Jumat, 5 Desember 2014 lalu, saya ingat ketika saya mendapati media begitu gencar memberitakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menangkap ratusan ‘manusia perahu’ yang diketahui berasal dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina, melaut di kawasan perairan Indonesia—bahkan menjadikan beberapa pulau sebagai tempat bermukim. Sebagai langkah selanjutnya, Menteri Susi menginstruksikan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing dalam rangka memberikan efek jera, di mana hal ini didukung sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo.

Mengacu pada penyebutan ‘manusia perahu’ tersebut, ketika membaca pemberitaan itu, yang ada di kepala saya adalah sekelompok nelayan tradisional seperti yang pernah saya temui di kawasan-kawasan pesisir dengan alat-alat menangkap ikan yang masih terlampau konvensional, seperti jaring dan tombak. Di luar itu, lucunya, justru tidak terpikir oleh saya bagaimana para ‘manusia perahu’ tersebut dapat mencapai teritorial laut Indonesia, terlepas dari dakwaan menangkap ikan secara tidak sah. Dan ketika itu pula saya tetap menilai bahwa tindakan nelayan asing yang mencari ikan di lautan Indonesia tanpa perizinan sah adalah tidak benar, meskipun mereka adalah nelayan yang hanya beroperasi menggunakan perahu tanpa sistem navigasi dan alat kelautan yang canggih, dan hanya mampu menangkap ikan-ikan yang terbilang tidak terlampau tinggi nilainya di pasaran.

Tak lama, muncul lagi ke permukaan pemberitaan tentang instruksi penenggelaman kapal asing yang ditemukan masuk ke perairan Indonesia yang dilontarkan oleh Menteri Susi. Kapal asing. Ya, kapal asing. Saat itu saya berpikir bahwa kali ini Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berhasil mendeteksi adanya muatan yang lebih luas dengan kemampuan menangkap ikan dalam jumlah lebih besar—dan tentunya tidak sembarang ikan. Saya sangat menyambut baik niat Menteri Susi karena dalam pengetahuan saya, praktik illegal fishing oleh pihak asing yang membawa kerugian sangat besar bagi negara dilakukan oleh para mafia yang menjarah dengan kapal-kapal besi yang mampu mengangkut berton-ton ikan bernilai ekonomis sangat tinggi di pasar internasional, seperti ikan tuna.

Dalam beberapa pekan, perihal perintah pengeksekusian kapal asing yang juga dengan tegas diamini oleh Presiden Jokowi ini terus ramai disuarakan oleh media. Substansi berita pun diiringi dengan adanya pertimbangan mengenai akibat penenggelaman, yaitu terganggunya hubungan bilateral dengan negara tetangga terkait. Sementara itu, KKP sendiri menyatakan bahwa regulasi penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di lautan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu pasal 69 UU No. 45/2009 tentang perikanan. Di dalam benak saya, kiranya kekhawatiran mengenai adanya pengaruh negatif terhadap hubungan kerjasama antar dua negara tidak harus menjadi perdebatan panjang, karena dasar hukum yang kuat tentang penenggelaman itu sendiri telah ada. Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan bahwa hal ini menyangkut kedaulatan negara Indonesia, dan saya yakin negara manapun pasti akan berupaya menindak secara tegas pihak asing yang berani mengambil sumber daya alam negerinya secara ilegal.

Pertanyaan saya seperti ini: lalu, kapankah realisasinya? Sampai di sini, saya malah meragukan keseriusan pemerintah dalam menindak pencuri ikan tersebut. Saya pun menilai bahwa isu akan menenggelamkan kapal asing itu hanya sebuah gertakan semata. Di tengah terombang-ambingnya keputusan, Menteri Susi tetap ‘galak’ dengan menekankan eksekusi penenggelaman akan dilakukan dengan cara pengeboman. Dalam perintah lebih jauh itu, beliau mengungkapkan akan menggandeng aparat keamanan laut serta keamanan udara untuk teknis lebih jauh mengenai pengeboman yang akan dilakukan. Wacana yang semakin ‘seru’ ini membuat saya berpikir, bijakkah usulan pengeboman kapal asing itu? Logikanya, nelayan dalam negeri saja dilarang melakukan praktik menangkap ikan menggunakan peledak akibat dampak negatifnya yang mengancam biota laut. Maka, bagaimana dengan meledakkan sebuah kapal di atas perairan? Cetusan dari Menteri Susi inilah yang justru membutuhkan peninjauan saksama dari segi ekologi.

Tapi di hari Jumat itu, saya menemukan judul pemberitaan yang menyatakan bahwa di perairan wilayah Pulau Anambas, Kepulauan Riau, TNI AL telah meledakkan tiga kapal asing Vietnam pelaku illegal fishing yang konon telah disita sejak awal bulan November. Kemudian saya klik tautan berita itu di mana ia dilengkapi dengan foto-foto bukti eksekusi penenggelaman. Saya mengernyitkan dahi karena judulnya menyebutkan ‘kapal’, sedang apa yang saya lihat lebih menyerupai onggokan perahu yang terbuat dari kayu. Dengan asap hitam mengepul ke langit, kapal kayu*) yang terbakar itu dipantau oleh sebuah helikopter. Di foto lainnya, beberapa TNI AL terlihat ‘gagah’ mengarahkan tembakan ke salah satu kapal kayu tersebut.

kapal-nelayan-2

kapal-nelayan-1

kapal-nelayan-4

(Sumber: http://news.detik.com/readfoto/2014/12/05/150217/2768877/157/1/tni-al-ledakkan-kapal-vietnam-pencuri-ikan)

Terlepas dari diksi yang dipilih oleh jurnalis berita itu—juga berita-berita dari media lainnya yang melakukan keseragaman hiperbola ini—yang mengundang perbincangan netizen soal perbedaan perahu dan kapal dan seakan menjadi ‘fokus’ perdebatan, saya lebih menyoroti penenggelaman tiga kapal kayu milik Vietnam tersebut yang sungguh berlebihan dan malah menunjukkan inkonsistensi pemerintah terhadap beberapa kebijakannya yang lain. Berikut ini adalah beberapa poin yang saya kritisi:

1. Cara Penenggelaman

Kapal besi dapat tenggelam dengan sendirinya, caranya cukup dengan melubangi. Bagaimana dengan kapal kayu? Ibaratnya, cukup disenggol saja dengan Kapal Republik Indonesia (KRI) yang jauh lebih besar dan lebih kuat milik TNI AL yang ada di lokasi tersebut. Bahkan kasarnya, mendiamkan ia terombang-ambing di tengah lautan saja sudah cukup. Tenggelamlah ia dengan damai tanpa ada asap hitam yang menodai langit Kepulauan Riau**).

sdff - Copy

Ya, banyak cara. Saya setuju dengan Menko Kemaritiman Indroyono.

(Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/12/02/326685/menteri-susi-bom-saja-kapal-pencuri-ikan)

2. Dampak Ekologi

Terlepas dari manfaat adanya bangkai kapal di dasar laut sebagai ‘rumpon’—tempat berkumpulnya ikan—yang sangat menguntungkan para nelayan kita, penggunaan bom ini justru akan menjadi bumerang. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, keputusan ini tidak sesuai dengan upaya melindungi ekosistem laut dari pencemaran bahan kimia di dalam peledak yang kerap digunakan para nelayan nakal. Saya menyayangkan tidak adanya pengkajian yang didasari faktor-faktor lingkungan sebelum pelaksanaan penenggelaman ini dilakukan. Ini adalah keputusan kontradiktif dalam rangka menyelamatkan laut dan ikan yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bukankah keputusan bijak didahului oleh pengetahuan dan pertimbangan atas dampak yang ditimbulkan?

Bukankah keputusan bijak didahului dengan pengetahuan dan pertimbangan atas dampak yang akan ditimbulkan nantinya?

(Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/12/02/326685/menteri-susi-bom-saja-kapal-pencuri-ikan)

3. Anggaran Penenggelaman

Sebelumnya, TNI AL telah memasang peledak di tubuh kapal kayu tersebut. Lalu mengapa TNI AL harus repot menembaknya lagi? Bukankah lebih bijak jika TNI AL menyimpan amunisinya untuk keadaan yang memang mengharuskan amunisi itu digunakan, seperti menembak kapal besi canggih milik mafia asing yang membandel (http://www.merdeka.com/peristiwa/tni-al-tembak-kapal-berbendera-balize-angkut-300-ton-ikan-eche1p3.html)? Di samping itu, bukankah anggaran persenjataan itu tidak sedikit? Dan bukankah pemerintah sedang mencanangkan gaya hidup yang meminimalisasi pengeluaran biaya, seperti kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi indonesia yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru-baru ini?

Penenggelaman kapal asing memang bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Mengenai komitmen Presiden Jokowi beserta KKP dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia secara lebih serius, tentu saya sangat mendukung. Saran saya, peninjauan menyangkut bagaimana realisasi dari komitmen tersebut dilakukan pun harus diperhatikan. Jangan sampai istilah “senjata makan tuan” terjadi. Untuk mencegah ikan-ikan kita dicuri oleh pihak asing, pemerintah malah berpeluang menyebabkan ikan-ikan tersebut mati keracunan. Dalam proses mencanangkan gaya hidup sederhana, pemerintah malah menggunakan anggaran negara hanya untuk memusnahkan tiga buah kapal kayu—yang mungkin malah memiliki nilai guna lebih daripada ditenggelamkan. Selain itu, sebagai catatan, pelaku eksploitasi sumber daya laut dalam negeri bukan hanya berasal dari pihak asing. Bangsa kita pun bisa menjadi pelakunya. Maka yang sangat mengerikan adalah ketika peribahasa “gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat” menjadi benar adanya.[*]

Catatan:

*) Sengaja saya sebut kapal kayu.

**) Siapa yang baru saja blusukan ke lokasi asap kebakaran hutan di Riau?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s